Ujian Sertifikasi PBJ
  1. UJIAN SERTIFIKASI PBJ

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 diterbitkan sebagai revisi keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking) dan menghilangkan multitafsir serta dilaksanakan secara lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran. Apalagi di dalam prepres tersebut memuat beberapa poin perubahan seperti akselerasi e-purchasing, percepatan proses pelaksanaan pengadaan, pengembangan metode e-tendering dan pengadaan di desa dengan acuan pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat menghemat anggaran belanja Negara hingga triliunan rupiah. Namun, hal tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan memahami pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam mengelola pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu untuk memfasilitasi seluruh pejabat eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan kegiatan PEMBEKALAN DAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017“