Mutasi
Dasar :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
Penyusunan perencanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
  1. Kompetensi;
  2. Pola Karier;
  3. Pemetaan Pegawai;
  4. Kelompok Rencana Suksesi (Talent Pool);
  5. Perpindahan dan Pengembangan Karier;
  6. Penilaian Prestasi Kerja/Kinerja dan Perilaku Kerja;
  7. Kebutuhan Organisasi; dan
  8. Sifat Pekerjaan Teknis atau Kebijakan tergantung pada Klasifikasi Jabatan.

Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Jenis Mutasi Terdiri Atas :
  1. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
  2. Mutasi PNS antar Kabupatan/Kota dalam satu Provinsi;
  3. Mutasi PNS antar Kabupatan/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi;
  4. Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
Mutasi Dalam 1 (satu) Instansi Daerah Dilakukan dengan Ketentuan sebagai Berikut :
  1. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
  2. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan Mutasi;
  3. Perencanaan Mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan Pertimbangan Mutasi;
  4. Berdasarkan Pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, Unit Kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan Mutasi kepada PPK; dan
  5. Berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud, PPK menetapkan Pengangkatan PNS dalam Jabatan.
Mutasi Antar Instansi Dilakukan dengan Ketentuan sebagai Berikut :
  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Penerima membuat usul Mutasi kepada PPK Asal atau Instansi di mana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan;
  2. Apabila PPK Instansi Asal menyetujui maka dibuat Persetujuan Mutasi;
  3. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud, PPK Instansi Penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis, yang diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul Mutasi;
  4. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Mutasi sesuai kewenangannya; dan
  5. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud, maka:
           1.PPK Instansi Penerima menetapkan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan; dan
           2.PPK Instansi Asal menetapkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatan.