Mutasi Masuk Keluar

Daftar Berkas Persyaratan Permohonan Pindah Titipan ke Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

  1. Permohonan pindah titipan ke Bupati Sidoarjo dari Bupati/Walikota/Gubernur lnstansi Asal
  2. Adanya formasi (bukan kelenqkapan berkas)
  3. Legalisir Karpeg
  4. Legalisir Konversi NIP
  5. Legalisir SK CPNS
  6. Legalisir SK Pangkat Terakhir
  7. Legalisir ljazah sesuai dengan SK CPNS beserta transkip
  8. Legalisir SKP (2 tahun terakhir)
  9. Legalisir SK Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional (bagi formasi fungsional)
  10. Legalisir Penilaian Angka Kredit Terakhir (bagi formasi fungsional)v
  11. Surat keterangan tidak sedang tugas belajar/tidak sedang menempuh pendidikan formal dari Kepala SKPD
  12. Surat Keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin dan atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 30 Tahun 1980 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian
  13. Surat Keterangan Tidak dalam Proses ljin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian
  14. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan :

                a. Siap ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan

                b. Siap mematuhi peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

                c. Tidak menuntut pindah definitive secara otomatis

    15. Surat Nikah
    16. Surat Keterangan dari tempat kerja Suami/lstri (stempel basah)

Daftar berkas Persyaratan Permohonan Pindah Antar Instansi ke Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo :
  1. Permohonan pindah antar instansi disampaikan secara pribadi kepada bupati Sidoarjo tembusan Ka. BKD Kab. Sidoarjo
  2. Legalisir Karpeg
  3. Legalisir KonversiNIP / bukti registasi PUPNS
  4. Legalisir SK CPNS
  5. Legalisir SK PNS
  6. Legalisir berita Acara Sumpah/Janji PNS/JabatanFungsional
  7. Legalisir SK Pangkat Terakhir
  8. Legalisir ijazah sesuai dengan SK CPNS beserta transkrip
  9. Legalisir ijazah terakhie yang dimiliki beserta transkrip dan surat ijin belajar
  10. Legalisir SKP tahun terakhir
  11. Legalisir SK Pengangkatan Pertama Kali dalam jabatan fungsional/SK penyesuian jabatan/pemberhentian dari Jabatan Fungsional tertentu/kenaikan jabatan fungsional (bagi formasi jabatan fungsional tertentu)
  12. Legalisir Penilaian Angka Kredit Terakhir (Bagi formasi jabatan fungsional tertentu)
  13. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik (Rekomendasi)
  14. Surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam pengadilan yang bermateri cukup yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
  15. Surat Keterangan lolos Butuh dari Kepala SKPD
  16. Surat Pernyataan kepala SKPD tidak memiliki tanggung hutang di lembaga pemberi pinjaman manapun
  17. Surat keterangan tidak sedang tugas belajar/tidak sedang menepuh pendidikan formal dari Kepala SKPD
  18. Surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin dan atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 dan PP nomor 30 tahun 1980 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian
  19. Surat keterangan tidak sedang dalam proses izin perceraian yang ditandatangai oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian
  20. Surat keterangan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian
  21. Surat Keterangan Sehat jasmani dan Rohani serta bebas napza dari dokter Pemerintahan
  22. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan :
        a. Siap bekerja dan ditempatkan dimana saja (sesuai dengan formasi yang ada) serta tidak menuntut jabatan struktural tertentu;     
           b. Bersedia ditugaskan sesuai formasi kebutuhan (menduduki jabatan fungsional    
           c. Siap mematuhi peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten    
         d. Tidak mengajukan pindah antar instansi keluar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengajukan cuti diluar tanggungan negara dan mengajukan pengunduran diri dari PNS dalam waktu minimal 5 (lima) tahun dan atau formasi masih dibutuhkan