Kenaikan Gaji Berkala

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah sebanyak delapan belas kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang PNS yang diangkat dalam golongan I, II dan III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 tahun sejak diangkat menjadi calon PNS dan selanjutnya 2 tahun sekali, kecuali untuk PNS yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 tahun dan selanjutnya setiap 2 tahun sekali.

 

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 juga dijelaskan mengenai persyaratan PNS untuk memperoleh kenaikan gaji berkala, yaitu :

  1. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
  2. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “Baik”.

 

Mengenai pendelegasian wewenang menetapkan dan pemberian kuasa menandatangani Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPT KGB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo hanya menetapkan SPT KGB bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural. Sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2014 SPT KGB semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan oleh Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo.

 

Adapun prosedur mengenai pelayanan Kenaikan Gaji Berkala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka BKD Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan aplikasi berbasis online yang disebut e-KGB sejak TMT 1 Januari 2017.

 

Fitur yang ada pada Aplikasi e-KGB :

  1. Proses pengiriman data sehingga tidak perlu lagi berkas fisik dan surat pengantar;
  2. Penjagaan yang sudah terintegrasi oleh Simpeg sehingga OPD tidak perlu membuat penjagaan / daftar kendali secara manual.
  3. Melihat kondisi suatu pegawai. OPD dapat mengetahui kondisi suatu pegawai apakah memenuhi syarat untuk dilakukan proses kenaikan gaji berkala atau tidak seperti PNS yang memiliki masa kerja puncak.
  4. OPD dapat memantau proses KGB.
  5. Tanda tangan elektronik. Sejak TMT 1 Januari 2017, SPT KGB sudah dilakukan penandatangan secara elektronik yang disertakan barcode sebagai keaslian SPT KGB tersebut. Barcode tersebut dapat dibaca oleh aplikasi-aplikasi dari smartphone (iOS/Android).

 

Perhitungan Kenaikan Gaji Berkala :

  1. Komponen menghitung KGB berdasarkan Masa Kerja di SK Kenaikan Pangkat terakhir dan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) berlakunya SK tersebut atau berdasarkan masa kerja dan TMT pada SPT KGB yang terakhir. Bagi PNS yang belum pernah mendapatkan SPT KGB dan akan diusulkan kenaikan gaji berkalanya maka penghitungan dihitung melalui sk terakhir dalam hal ini adalah SK CPNS/PNS.
  2. Golongan I dan II Gaji Berkala akan naik tiap masa kerja ganjil.
  3. Golongan III dan IV akan naik tiap masa kerja genap.

 

Ketentuan Lain Mengenai Kenaikan Gaji Berkala :

  1. Sesuai PP Nomor 15 Tahun 2019 maka masa kerja puncak untuk Gol I/a : 26 Tahun, Gol I/b–I/d : 27 Tahun, Gol II/a–II/d : 33 Tahun, Gol III/a–IV/e : 32 Tahun, jika sudah mencapai masa kerja tersebut, maka PNS tidak dapat diberikan kenaikan gaji berkala karena sudah mencapai masa kerja puncak.
  2. Bagi PNS yang TMT 1 April dan 1 Oktober bersamaan dengan kenaikan pangkatnya, maka SPT KGB nya tidak dapat diterbitkan karena gaji baru sudah menggunakan golongan terakhir pada kenaikan pangkatnya.
  3. Bagi PNS yang terkena proses hukuman disiplin, CLTN (Cuti di Luar Tanggungan Negara) maka SPT KGB nya tidak dapat diterbitkan.
  4. Sesuai ISO 9001:2015, SPT KGB diterbitkan 2 bulan sebelum TMT dan diberikan kepada kepegawaian OPD.