Izin Perceraian/Surat Keterangan Melakukan Perceraian

Izin Perceraian adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk PNS yang mengajukan perceraian (berposisi sebagai penggugat) sedangkan Surat Keterangan melakukan Perceraian diberikan kepada PNS yang mendapatkan gugatan perceraian.

Izin Perceraian / Surat Keterangan Melakukan Perceraian wajib dimiliki PNS sebelum proses Perceraian diajukan ke Pengadilan.

 

Dasar Hukum :

1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Teknis :

PNS dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:

1.  Salah satu pihak berbuat zina;

2.  Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan;

3.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya;

4.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan;

5.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang membahayakan pihak lain;    

6.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Persyaratan :

  1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah
  2. Berita Acara Hasil Pembinaan Perangkat Daerah
  3. Foto copy Surat Nikah
  4. Foto copy SK Pangkat terakhir
  5. Form Ijin Perceraian / Adanya Gugatan Perceraian
  6. BP4 KUA Kecamatan (bagi PNS yang mengajukan Izin)

Masing-masing dibuat 2 rangkap dan dilegalisir

 

Tambahan keterangan / Persyaratan :

 * Alasan salah satu pihak berbuat zina :

 a) Keputusan pengadilan; atau

 b) Laporan perbuatan zina (apabila perzinahan diketahui oleh satu pihak suami/istri dengan tertangkap tangan); atau

 c) Surat menyaksikan perbuatan zina (surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 orang saksi dewasa yang melihat perzinahan);

* Alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan antara suami istri terus  menerus bertengkar :

 -  Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah yang disahkan Camat;

 * Alasan salah satu pihak pemadat / penjudi

 - Surat pernyataan 2 orang saksi dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut diketahui pejabat serendah-  rendahnya Camat :

 -  Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi;

 * Alasan salah satu pihak dihukum penjara :

-  Keputusan pengadilan (yang berkekuatan hukum tetap);

*  Alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan :

 a) Hasil visum et repertum;

 b) Laporan ke pihak berwajib/kepolisian