Izin Perkawinan

PENGERTIAN :

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.  

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa:

 "Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya bagi PNS telah diatur mengenai Izin perkawinan dan perceraiannya.


DASAR HUKUM :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  Sipil.
  2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah   Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan perubahannya.

Persyaratan

  1. Surat Pengantar dari Instansi / Perangkat Daerah
  2. Mengisi Formulir Izin Perkawinan (dapat di unduh dalam pilihan menu Download lalu pilih formulir layanan)
  3. Fotocopy KK orang tua kedua mempelai
  4. Fotokopi KTP yang bersangkutan
  5. Pas Foto 3x4
  6. Masing –masing di buat 1(satu) rangkap/lembar