Kartu Istri / Suami

A. PENGERTIAN

KARIS/KARSU, adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri / suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

  • Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS /KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
  • Apabila seorang isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSI yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.
  • Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri / suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas pensiun.

B. DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990
3. Surat Edaran Kepala BKN no. 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang petunjuk permintaan, penetapan, penggunaan kartu istri / kartu suami pns
4. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06666 / kep 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

C. PERSYARATAN KEPENGURUSAN KARIS/ KARSU

  1. Pengantar dari Instansi /SKPD
  2. Laporan Perkawinan Pertama/ Kedua (dapat di unduh dalam menu pilihan Download lalu pilih Formulir Layanan)
  3. Fotocopy Surat Nikah, 2 rangkap
  4. Fotocopy SKN PNS, 2 rangkap
  5. Fotocopy SK CPNS, 2 rangkap
  6. Pas Foto Berwarna (3x4), 2 lembar
  7. Fotocopy akta cerai / surat kematian dari pasangan sebelumnya ( apabila melaksanakan perkawinan kedua)