JKK & JKM

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) 

1. Pengertian

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

2. Kepesertaan

    Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

    2.1   Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan;

    2.2   PPPK;

    2.3   Pejabat Negara;

    2.4   Pimpinan/Anggota DPRD.

    Kepesertaannya :

    Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

3. Kewajiban

    3.1   Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarganya beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO);

    3.2   Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja.

4. Iuran

    Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% x Gaji peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

5. Manfaat

    5.1.   Perawatan

  1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
  2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  3. Rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara;
  4. Perawatan intensif;
  5. Penunjang diagnostik;
  6. Pengobatan;    
  7. Pelayanan khusus;
  8. Alat kesehatan dan implant;
  9. Jasa dokter dan medis;
  10. Operasi;
  11. Transfusi darah;
  12. Rehabilitasi medik.

    5.2.  Santunan Kecelakaan Kerja

  1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  2. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
  3. Santunan cacat sebagian anatomis;
  4. Santunan cacat sebagian fungsi;
  5. Santunan cacat total tetap;
  6. Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
  7. Penggantian biaya gigi tiruan.
5.3      Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja

5.4      Tunjangan Cacat

Santunan cacat diberikan kepada peserta dengan ketentuan mengalami cacat, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat 

6. Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Manfaat

  • Apabila terjadi kecelakaan kerja, Peserta / Ahli Waris / Instansi wajib melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (PERSERO) paling lambat 3x24 jam, dilengkapi dengan Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1) diketahui oleh kepala unit kerja/ Instansi.
  • Selanjutnya Instansi membuat Laporan Kronologis Kecelakaan kerja yang diserahkan kepada BKD untuk dijadikan dasar Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja yang di lampiri berkas sbb :
  1. Surat Keterangan Dirawat dari Rumah Sakit
  2. Laporan Kepolisian (apabila merupakan Kecelakaan Lalu Lintas)
  3. SK Pangkat Terakhir.
  4. bukti Visum (apabila ada)

PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JKM)

1. Pengertian
Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
2. Kepesertaan

Peserta program Jaminan Kematian (JKM):

2.1      Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan;

2.2      PPPK;

2.3      Pejabat Negara;

2.4      Pimpinan/Anggota DPRD.

Kepesertaannya :

Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

3. Kewajiban

3.1      Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarganya beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO);

3.2      Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja.

4. Iuran

Iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

5. Manfaat

5.1      Santunan kematian kerja;

5.2      Uang duka wafat;

5.3      Biaya pemakaman; dan

5.4      Bantuan beasiswa.

6. Tata Cara Pengajuan Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Pengajuan Klim Jaminan Kematian untuk PNS dan Pejabat Negara merupakan satu paket dengan pengajuan manfaat Tabungan Hari Tua, Asuransi Kematian apabila peserta aktif meninggal dunia dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Formulir Permintaan Pembayaran:
  2. KPPG/Rincian gaji bulan berkenaan,
  3. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris dari instansi,
  4. Fotocopy Surat Kematian dilegalisir Lurah;
  5. Fotocopy Surat Nikah dilegalisir/Kepala KUA;
  6. Fotocopy KTP;
  7. Fotocopy Buku Tabungan;
  8. Surat Keterangan Sekolah/Kuliah, apabila terdapat anak yang berhak mendapat beasiswa (kepesertaan minimal 3 tahun).