Cuti PNS

      Dimana dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan cuti. Cuti-cuti PNS terdiri dari: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Bersama dan Cuti Diluar Tanggungan Negara.

 Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Terdiri atas ;

  1. Cuti tahunan;
  2. Cuti besar;
  3. Cuti sakit;
  4. Cuti melahirkan;
  5. Cuti karena alasan penting;
  6. Cuti bersama; dan
  7. Cuti diluar tanggungan Negara.

 

  1. a.    Cuti tahunan
  2. PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan
  3. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
  4. PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
  5. b.    Cuti besar
  6. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
  7. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
  8. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
   

UJI KESEHATAN

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang  Manajemen PNS
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia;

 Khusus kepada PNS yang sakit dapat menggunakan cuti sakit untuk melakukan pengobatan atau perawatan agar cepat sembuh dengan diberikan waktu sampai dengan 1,5 tahun, berdasar surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Kabupaten Sidoarjo  yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI (khusus Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo).

 

DASAR HUKUM / ATURAN terkait PNS yang sakit:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang  Manajemen PNS :

          Pasal 319

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

               Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.


(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 319-320)

 

  1. d.    Cuti sakit
  2. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
  3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  4. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

 

  1. f.    Cuti Karena Alasan Penting

      PNS berhak cuti karena alasan penting, apabila:

  1. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  2. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud  meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
  3. melangsungkan perkawinan.

  1. g.    Cuti Bersama ditetapkan oleh Presiden

Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

 

  1. h.    Cuti di Luar Tanggungan Negara
  2. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
  3. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.
  4. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya dan tidak menerima penghasilan PNS.

Persyaratan Pengajuan Cuti :

  1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah
  2. Form pengajuan izin Cuti.
  3. Berkas pendukung Izin Lainnya