LHKPN
Pengertian  

Dasar Hukum LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1.    Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.    Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak   Pidana Korupsi
3.    Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4.    Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
1.    Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2.    Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
3.    Mengumumkan harta kekayaannya. 

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

             Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:
1.    Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan 
      Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Negara;
2.    Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3.    Pemeriksa Bea dan Cukai;
4.    Pemeriksa Pajak;
5.    Auditor;
6.    Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7.    Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8.    Pejabat pembuat regulasi.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang dimaksud akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN :

  1. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
    1. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
    2. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
    3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  1. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
  2. Penyampaian LHKPN dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
  3. Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
    1. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
    2. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK datau pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.     
  4. KPK akan melakukan verifikasi administratif atas ketepatan pengisian LHKPN dan bukti pendukung yang dilampirkan sekurang-kurangnya dokumen kepemilikan pada lembaga keuangan.
  5. Tanda terima akan diberikan setelah dilakukan verifikasi.
  6. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
  7. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN ke KPK selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam)