Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

  1. Pembinaan dan Penegakan disiplin PNS, menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung masing-masing
  2. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama sekali adalah Atasan langsung.            
  3. Apabila dugaan pelanggaran disiplin benar, maka sepanjang hukuman yg setimpal dgn pelanggaran tsb masih kewenangannya, maka atasan langsung tsb wajib menghukum.
  4. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung  jenis hukuman yg setimpal utk PNS tsb adalah kewenangan atasan yg lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan disertai BAP yg telah dibuatnya.
  5. Atasan langsung yg tdk memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan bawahan yg diduga melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yg jenisnya sama dgn jenis hukuman yg seharusnya dia jatuhkan kepada bawahanya. 
  6. Pelanggaran  disiplin bukan delik aduan, krn itu setiap atasan langsung yg telah mengetahui pelanggaran bawahan, wajib memanggil, memeriksa dan menghukum atau melaporkan.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

A.   KEWAJIBAN

Setiap PNS wajib:

1.    mengucapkan sumpah/ janji PNS;

2.    mengucapkan sumpah/ janji jabatan;

3.    setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4.    menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.    melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6.    menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7.    mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan;

8.    memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9.    bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11.  masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12.  mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13.  menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14.  memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15.  membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16.  memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17.  menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

B.    LARANGAN

Setiap PNS dilarang :

1.    menyalahgunakan wewenang;

2.    menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.    tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional;

4.    bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5.    memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6.    melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7.    memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8.    menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;

9.    bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10.  melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a.    ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b.    menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c.    sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ atau

d.    sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:

a.    membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

b.    mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15.  memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a.    terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

b.    menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.    membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

d.    mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam Iingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Konsekuensi bagi atasan langsung atau pejabat yng berwenang menghukum yang tidak melakukan kewajiban

  1. Setiap atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin bawahan tetapi tidak menindak lanjuti, harus dijatuhi hukuman didiplin.
  2. Atasan langsung yang telah memeriksa bawahannya dan terbukti, tetapi tidak menghukum atau tidak melaporkannya kepada atasannya, harus dijatuhi hukuman disipin.

3. Hukuman terhadap atasan langsung yang tidak menindak lanjuti / menghukum / melaporkan kepada atasannya adalah sama dengan hukuman yang seharusnya dia jatuhkan kepada bawahannya.