SMART COMMUNITY FOR COMPETENCY DEVELOPMENT

SMART COMMUNITY FOR COMPETENCY DEVELOPMENT

 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21 huruf e disebutkan bahwa pengembangan kopetensi adalah hak PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen PNS pada pasal 203 ayat (4) disebutkan bahwa pengembangan kopetensi minimal 20 JP dalam satu tahun. Dengan demikian Pemerintah Daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Masing Masing. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dan dievaluasi, Agar pengembangan kompetensi PNS dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan sumber daya manusia. Progam pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, Instansi maupun individu dalam menunjang kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo saat ini maupun masa depan. Pengembangan kompetensi haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, praktek, skill/keahlian teknis tertentu serta tetap mengedepankan moral dan integritas  sumber daya manusia dan mencapai hasil yang optimal.

Pengembangan kompetensi PNS dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan atau pekerjaan, yang semakin komplek sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan dari Pemerintah daerah serta keterbatasan jumla SDM. Setiap sumber daya manusia yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut agar bekerja efektif, efisien kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga pelayanan kepada masyarakat terus berjalan. Maka pemerintah daerah wajib untuk menyediakan wadah pembelajaran dalam memenuhi tuntutan hak PNS. Pengembangan kompetensi tersebut apabila dilakukan dengan pelatihan model lama maka membutuhkan beberapa koponen sangat besar antara lain biaya, sumber daya terbatas, membutuhkan pengawasan yang cukup lama, dan dilaksanakan secara partial (terpisah) belum terintegrasi.

Menjawab tantangan tersebut perlu dirumuskan suatu motode pengembangan kopetensi yang terencana, terarah, mencakup seluruh PNS, evaluasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian kami berencana untuk menyajikan pengembangan kompetensi dengan metode “smart community for competency development” yaitu metode peningkatan kompetesi berkelompok diperuntukkan bagi Setiap / siapapun PNS dalam Rumpun jabatan Fungsional/Rumpun Jabatan Fungsional umum/ ketrampilan teknis lainnya/apapun ketampilan yang menunjang kinerja organisasi. Dilakukan secara legal (tercatat dan mendapatkan surat keterangan/sertifikat yang teregister). Kegiatan tersebut terwadahi melalui kelompok kelompok pintar dalam pengembangan kompetensi dengan biaya mandiri/ biaya costsharing/ biaya APBD, yang terhimpun dalam sistem yang terintegrasi. Dengan tempat pembelajaran berada dimanapun yang termonitor oleh pengawas dan trainer yang akan digunakan dalam pengembangan karier dan jenjang jabatan selanjutnya.