SEJARAH
 

Berawal dari Bagian Kepegawaian yang merupakan salah satu Bagian dari Sekretariat Daerah kemudian berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan SKPD tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

 

Tugas Pokok :

    Peraturan Bupati Sidoarjo No. 56 Tahun 2008 :

           Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan

    Peraturan Bupati Sidoarjo No. 90 Tahun 2016

           Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. (psl. 4)

 

Fungsi :

PERBUP. SIDOARJO NO. 56 TAHUN 2008 :

   1.   Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

   2.   Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

   3.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya aparatur kepegawaian daerah

   4.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PERBUP. SIDOARJO NO. 90 TAHUN 2016 :

   1.   Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

   2.   Pelaksanaan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

   3.   Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

   4.   Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

   5.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya. (Psl. 5)

.